Minggu, 06 Juli 2025

BIAYA WISUDA KE-36 POLNEP NAIK TAJAM, PENGUMUMAN TANPA LEGALITAS RESMI TUAI TANDA TANYA



Pontianak, 02 Juli 2025 — Politeknik Negeri Pontianak menuai kritik usai pengumuman biaya wisuda ke-36 tahun 2025 beredar tanpa kelengkapan dokumen resmi. Dalam pengumuman tertanggal 13 Juni 2025 yang disebar oleh pihak akademik ke grup jurusan, tercantum bahwa calon wisudawan dikenakan biaya sebesar Rp855.000, mencakup toga, kerah, topi, medali, plakat, serta foto wisuda dan ijazah. Namun, pengumuman tersebut tidak disertai kop surat institusi, tanda tangan, maupun cap resmi, sehingga memicu keraguan mengenai keabsahan dan status final informasi tersebut. Banyak mahasiswa mempertanyakan legalitas dokumen itu dan menyoroti kurangnya transparansi dalam proses penetapan biaya.

Diketahui bahwa informasi tersebut disebarkan langsung oleh pihak akademik melalui grup jurusan mahasiswa. Namun karena tidak berbentuk surat institusi yang sah, sejumlah mahasiswa mengaku ragu dan mempertanyakan keabsahan serta keterbukaan dalam proses penentuan nominal.

“Kita mencatat adanya perubahan signifikan dari tahun lalu. Tahun 2024 biaya wisuda sebesar Rp590.000, sementara tahun ini naik hampir 50% menjadi Rp855.000. Kenaikan ini memunculkan banyak pertanyaan, terutama karena pengumuman tersebut disebarkan tanpa surat resmi,” ujar Presiden Mahasiswa Polnep, Syariful Hidayatullah.

Merespons keresahan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Pontianak menggelar konsolidasi terbuka pada Minggu, 29 Juni 2025. Forum ini menjadi ruang menyerap aspirasi mahasiswa tingkat akhir yang bersiap menyambut kelulusan.

Syariful menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan untuk menyatukan persepsi mahasiswa dalam mencari kejelasan atas kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya menghadirkan ruang diskusi terbuka sebagai bagian dari proses pencerdasan dan pelatihan berpikir kritis di lingkungan kampus.

“Kebijakan kampus menyentuh semua mahasiswa, maka kami undang semua, bukan hanya perwakilan. Konsolidasi ini bukan sekadar menuntut, tapi mencari solusi bersama, membentuk pola pikir pemecah masalah di tengah keresahan,” tambahnya.

BEM Polnep juga telah menyiapkan data-data pendukung, seperti bukti pengumuman dan perbandingan biaya dari tahun sebelumnya. Mereka berharap hasil konsolidasi ini akan ditanggapi secara terbuka dan konkret oleh pihak institusi.

“Kami ingin adanya klarifikasi dan jawaban nyata dari pihak akademik. Jika tidak ada tanggapan yang memadai, kami akan mempertimbangkan langkah-langkah eskalasi pergerakan berikutnya,” tegas Syariful.

Pihak akademik yang hadir dalam forum tersebut membenarkan bahwa pengumuman awal memang tidak menggunakan format resmi institusi. Mereka menyebutkan bahwa informasi tersebut masih bersifat awal dan akan difinalisasi secara administratif.

“Kami mengakui pengumuman tersebut belum berbentuk surat resmi dengan kop dan stempel institusi, karena sifatnya sementara. Informasi lanjutan akan kami sampaikan secara resmi setelah proses finalisasi,” ujar salah satu perwakilan akademik dalam forum.

Sementara itu, dalam forum yang sama, Bapak Topan Prihantoro, ST., MT., selaku Pembantu Direktur IV, turut memberikan tanggapan secara terbuka. Ia menyatakan bahwa konsolidasi dan komunikasi seperti ini adalah bagian dari proses pembelajaran organisasi serta bentuk praktik demokrasi kampus yang sehat.

“Ruang berpendapat dan diskusi ini merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa dalam berorganisasi” ujarnya

Sebagai tindak lanjut, pada Senin (30/06/2025), permohonan audiensi yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa telah resmi diterima oleh pihak kampus. Saat ini, pertemuan antara mahasiswa dan pimpinan kampus tengah menunggu jadwal kesediaan Direktur Polnep untuk digelar dalam waktu dekat. Hal ini menjadi tindak lanjut konkret dari hasil konsolidasi yang telah digelar sebelumnya.

Langkah ini menjadi sinyal positif dan pengingat bahwa komunikasi dua arah antara mahasiswa dan institusi masih terbuka. Diharapkan, melalui forum resmi yang akan datang, semua pihak dapat memperoleh kejelasan dan solusi bersama atas kebijakan yang dipersoalkan. Sebab pada akhirnya, kebijakan yang adil, partisipatif, dan transparan adalah pondasi utama dari iklim akademik yang sehat.


Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

This Is The Oldest Page